_
Denpasar,Intelmediabali-
Oleh :Bandesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali
Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet ./Selasa 20 April 2021
OM Swastyastu
Menjawab pertanyaan dari aktivis, penggiat dan pimpinan organisasi Hindu Bali, berkenaan dengan beredarnya surat resmi ISKCON nomor 031/ISCKON-IND/IV/2021 tanggal 19 April 2021, yang menyatakan," _pihak ISKCON sudah mengutus utusan untuk mendatangi otoritas yang telah membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) dan ternyata penutupan itu merupakan sebuah pelanggaran dari berbagai segi_".
Majelis Desa Adat (MDA) Bali sebagai lembaga dan dengan penegasan yang Bandesa Agung sampaikan, berikut pernyataan Majelis Desa Adat (MDA) Bali :
1. Majelis Desa Adat (MDA) secara kelembagaan dan Bandesa Agung tidak pernah dan tidak akan pernah menerima utusan ISKCON apalagi untuk tujuan menyalahkan Desa Adat.
2. Surat Keputusan Bersama PHDI dan MDA Provinsi Bali tentang _Pembatasan Kegiatan Pengembanan Ajaran Non Drestha Bali di Bali_, yang di tanda tangani langsung oleh Bandesa Agung, Majelis Desa Adat Provinsi Bali, memiliki pandangan yang jelas, lugas dan tegas tentang sikap Majelis Desa Adat (MDA) terhadap keberadaan Sampradaya Non-Drestha di Bali.
3. Bandesa Agung berpandangan bahwa, kalau Desa Adat di seluruh Bali, merasa keberadaan ISKCON di wewidangan Desa Adat, sudah sangat mengganggu ketenangan krama dan prajuru Desa Adat, khususnya untuk hal yang paling sensitif yaitu prihal Adat Bali, tradisi keagamaan Hindu Bali, maka setiap Desa Adat mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan/ mengeluarkan kebijakan yang terukur, termasuk melaksanakan penutupan Ashram ISKCON.
Demikian penyampaian dan penegasan secara kelembagaan atas keberadaan surat ISKCON tersebut diatas.( RED/MDA)
OM Santih, Santih, Santih OM
Tidak ada komentar:
Posting Komentar