Jakarta , Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana mendapat apresiasi dari Tim Evaluator Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri) RI. Apresiasi tersebut dilontarkan sejumlah evaluator usai Pj Bupati Lihadnyana memaparkan sejumlah capaian yang diraih selama memimpin Buleleng pada evaluasi Triwulan III tahun kedua yang berlangsung di Gedung Itjen Kemendagri, Jakarta (28/5).
Sekretaris Itjen Kemendagri Ahmad Husin Tambunan dalam evaluasinya menyebut, Lihadnyana sangat memahami upaya-upaya dalam menangani inflasi di Buleleng. Dirinya menilai bahwa Lihadnyana mampu secara detail menjelaskan upaya Pemkab Buleleng dalam pengendalian inflasi.
"Saya apresiasi bahwa Bapak sudah sangat paham terhadap penanganan inflasi. Apa yang sudah dipaparkan tadi mudah-mudahan bisa berdampak dalam menangani inflasi," sebutnya.
Hal senada juga disampaikan Azwan, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD) Ahli Utama. Ia menyebut bahwa apa yang sudah dipaparkan Lihadnyana disertai dengan bukti-bukti, sudah mendekati sempurna. Untuk itu dirinya mengapresiasi atas capaian dari sejumlah program kegiatan unggulan yang dirancang.
"Berikutnya, perlihatkan kemajuan kegiatan unggulan tersebut selama Bapak menjabat. Bila itu ditampilkan, akan menjadi prestasi untuk Bapak,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga memuji reformasi birokrasi yang sudah dilakukan di Buleleng. Namun demikian, pihaknya meminta agar ada hasil evaluasi internal yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah terhadap proses reformasi birokrasi tersebut.
"Nilai komitmen Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Buleleng sudah bagus. Nanti dilengkapi juga laporannya atas realisasi P3DN tahun 2023," tambah Azwan.
Hal lain yang menjadi perhatian evaluator adalah terkait capaian transaksi elektronik di Buleleng. Evaluator lainnya, Muhammad Dimyati yang juga PPUPD Ahli Utama Itjen Kemendagri turut mengapresiasi pelaksanaan transaksi elektronik yang diterapkan Pemkab Buleleng. Dirinya pun mendorong percepatan penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di Buleleng.
"Berikutnya kami minta realisasi transaksi KKPD itu untuk apa saja", katanya.
Pada evaluasi tersebut, Pj Bupati Lihadnyana hanya diminta memaparkan lima indikator prioritas dari sepuluh indikator wajib yang harus dilaporkan. Lima indikator itu yaitu Penanganan Inflasi, Stunting (tengkes), Kemiskinan Ekstrem, Pengangguran, dan Penyerapan Anggaran.(hum/Tim)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar